BORNEONEWS, Moskow – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menilai penghentian konflik di kawasan Timur Tengah sangat bergantung pada kemauan politik Amerika Serikat.
Menurutnya, peran AS menjadi krusial dalam meredakan eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan tersebut.
“Perang ini harus dihentikan. Saya percaya hal itu berada di tangan Amerika Serikat. Itu mungkin dilakukan, tetapi bergantung pada kemauan politik,” ujarnya.
Guterres juga menyoroti kemungkinan terjadinya kejahatan perang oleh kedua pihak yang terlibat konflik. Ia menegaskan bahwa meningkatnya jumlah korban sipil membuka potensi pelanggaran hukum internasional.
“Saya tidak melihat perbedaan. Siapa pun yang menargetkan warga sipil, itu sama sekali tidak dapat diterima,” tegasnya.
Dalam wawancara dengan Politico pada Kamis (19/3), Guterres menyebut serangan terhadap infrastruktur energi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
“Jika ada serangan terhadap infrastruktur energi, baik terhadap Iran maupun dari Iran, maka ada alasan kuat untuk menilainya sebagai kejahatan perang,” katanya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan, setelah Israel melancarkan serangan ke ladang gas South Pars milik Iran. Serangan tersebut kemudian dibalas Teheran dengan menargetkan fasilitas energi di Qatar.
Guterres juga mengindikasikan bahwa strategi Israel berfokus pada upaya melemahkan kemampuan militer Iran. Namun, ia mengaku belum melakukan komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump sejak dimulainya serangan terbaru.
Sebelumnya, pada 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian merespons dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan.
AS dan Israel awalnya menyebut serangan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman program nuklir Iran. Namun, pernyataan lanjutan mengindikasikan adanya keinginan untuk mendorong perubahan kekuasaan di Iran.
Situasi ini memicu kekhawatiran global terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
ANTARA
