BORNEONEWS, Moskow – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyatakan pihaknya siap berkontribusi dalam upaya penyelesaian krisis di Selat Hormuz yang memanas akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Ia mengatakan, PBB ingin membantu menciptakan kembali kondisi stabil di jalur pelayaran strategis tersebut, meskipun dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi saat ini.
“Tujuan utama saya adalah melihat apakah memungkinkan menciptakan kondisi di Selat Hormuz seperti sebelumnya. Tentu konteksnya berbeda dan solusinya juga akan berbeda, tetapi kami ingin berperan,” ujarnya, sebagaimana dikutip pada Minggu, 22 Maret 2026.
Menurut António Guterres, PBB saat ini terus berkoordinasi dengan negara-negara Teluk serta menjalin komunikasi dengan Dewan Eropa untuk mencari solusi diplomatik.
Sebelumnya, ia juga menyerukan kepada Israel dan Amerika Serikat agar menghentikan operasi militer terhadap Iran karena berisiko memperluas konflik.
Ia menegaskan pentingnya mengedepankan hukum internasional dan diplomasi dalam meredam ketegangan. “Sudah saatnya supremasi hukum mengalahkan hukum kekuatan. Sudah saatnya diplomasi mengalahkan perang,” katanya.
Selain itu, Sekjen PBB juga mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz serta menghentikan serangan balasan terhadap negara-negara tetangga di kawasan Teluk.
Menurutnya, penutupan jalur vital tersebut berdampak luas terhadap masyarakat global, terutama karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi dunia.
“Penutupan berkepanjangan Selat Hormuz menyebabkan penderitaan besar bagi banyak orang di seluruh dunia yang tidak terkait dengan konflik ini,” tegasnya.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan ke wilayah Israel dan target militer AS di Timur Tengah.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan krisis energi global dan stabilitas keamanan kawasan yang semakin memburuk.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti/ANTARA
