BORNEONEWS, Washington – Sebanyak 22 negara mulai merundingkan langkah pengamanan di Selat Hormuz guna memastikan jalur pelayaran vital tersebut tetap terbuka di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Sekretaris Jenderal Mark Rutte menyatakan, pembahasan tersebut telah berlangsung sejak Kamis, 19 Maret 2026, dan melibatkan mayoritas negara anggota NATO.
“Kelompok yang terdiri dari 22 negara telah berkumpul untuk memastikan Selat Hormuz tetap bebas dan terbuka secepat mungkin,” ujarnya dalam wawancara dengan media AS, Minggu, 22 Maret 2026.
Selain negara-negara NATO, sejumlah mitra seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain juga ikut dalam pembahasan tersebut. Namun, Rutte belum mengungkap secara rinci negara mana saja yang akan terlibat langsung dalam langkah konkret di lapangan.
Menurut dia, situasi di kawasan masih dinamis karena operasi militer yang berkaitan dengan Iran masih berlangsung. Oleh karena itu, koordinasi terus dilakukan bersama Amerika Serikat untuk menentukan langkah lanjutan.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menilai kredibilitas NATO menurun karena dianggap belum maksimal membantu membuka blokade pelayaran di Selat Hormuz.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, yang menyasar sejumlah wilayah termasuk Teheran. Serangan tersebut memicu aksi balasan dari Iran ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah.
Situasi tersebut berdampak langsung pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk ke pasar global, yang sempat terhenti.
Akibatnya, sejumlah negara dilaporkan mengalami lonjakan harga bahan bakar dalam beberapa waktu terakhir.
ANTARA
