BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah China mendesak Jepang segera melakukan investigasi menyeluruh terkait insiden penyusupan ke Kedutaan Besar China di Tokyo yang terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pihaknya meminta Jepang menindak tegas pelaku sesuai hukum serta memberikan penjelasan lengkap atas kejadian tersebut.
Insiden itu berlangsung di kompleks Kedutaan Besar China di Distrik Minato, Tokyo. Seorang pria dilaporkan menerobos masuk ke area kedutaan dan langsung diamankan oleh staf setempat.
Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan sebuah pisau. Namun, tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut.
Sejumlah media Jepang menyebut pelaku merupakan anggota Japan Self-Defense Forces atau Pasukan Bela Diri Jepang.
Lin Jian menegaskan bahwa China sangat terkejut atas insiden tersebut dan telah melayangkan protes keras kepada pemerintah Jepang. Ia menilai kejadian itu sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
Menurutnya, insiden tersebut juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan personel serta keamanan fasilitas diplomatik China di Jepang.
“Insiden ini sangat buruk, baik dari sisi peristiwa maupun dampaknya,” ujar Lin Jian.
Ia turut menyoroti meningkatnya pengaruh kelompok sayap kanan dan neo-militerisme di Jepang yang dinilai memperburuk situasi.
Selain itu, China menilai kebijakan Jepang terkait isu sensitif seperti sejarah dan Taiwan turut memperkeruh hubungan kedua negara. Lin Jian juga menyinggung lemahnya disiplin internal di Pasukan Bela Diri Jepang.
China meminta Jepang menjamin keamanan kantor dan personel diplomatik serta konsuler China, sekaligus mengevaluasi kebijakan yang dinilai keliru agar insiden serupa tidak terulang.
Penyusup diketahui masuk melalui tembok pembatas antara kedutaan dan bangunan di sekitarnya. Saat kejadian, aparat kepolisian anti huru hara telah berjaga di sekitar lokasi.
Pelaku kini telah diserahkan ke Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum, termasuk masuk tanpa izin.
Insiden ini terjadi di tengah hubungan China dan Jepang yang memanas sejak pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025 terkait potensi konflik di Taiwan.
Pernyataan tersebut memicu respons keras dari Beijing, termasuk pembatasan impor produk laut Jepang hingga penghentian sejumlah kerja sama bilateral.
ANTARA
