BORNEONEWS, Jakarta - Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) tercatat telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal melalui skema perbaikan sekolah secara swakelola di berbagai daerah.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan ratusan ribu tenaga kerja tersebut terlibat sebagai pekerja konstruksi, mulai dari insinyur, pengawas proyek, hingga tenaga pendukung lainnya.
“Sebanyak 238 ribu lebih tenaga kerja terlibat dalam program ini,” ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Berdasarkan data Kantor Staf Presiden, setiap proyek perbaikan sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat.
Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama orang tua murid, sehingga membuka peluang kerja langsung bagi warga sekitar, termasuk tukang bangunan, mandor, hingga penyedia jasa logistik.
Qodari menjelaskan, skema tersebut memberikan dampak ekonomi nyata, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan.
Selain menyerap tenaga kerja, program ini juga menggerakkan sekitar 58.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi proyek.
Pelaku usaha yang terlibat mulai dari penyedia bahan bangunan hingga pedagang makanan dan minuman yang melayani kebutuhan para pekerja.
“Program ini tidak hanya memperbaiki fasilitas pendidikan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan fisik dari target 16.167 satuan pendidikan pada 2025. Pemerintah memastikan sisa proyek yang masih berjalan segera dirampungkan.
Ke depan, program revitalisasi sekolah yang ditargetkan menyasar sekitar 71 ribu sekolah pada 2026 diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama melalui peningkatan konsumsi lokal.
ANTARA
