BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan upaya memperkuat tata kelola logistik pertahanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Menurut Amelia, kebijakan tersebut perlu dilihat dari dua sisi, yakni kesiapan operasional dan efektivitas efisiensi.
“Efisiensi harus tetap menjaga kesiapan operasional,” ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penggunaan BBM pada alat utama sistem persenjataan (alutsista) berkaitan langsung dengan kesiapan tempur, frekuensi latihan, serta mobilitas satuan di lapangan.
Karena itu, efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan yang berpotensi menurunkan kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Amelia menyarankan efisiensi pada kendaraan dinas dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, digitalisasi pemantauan konsumsi BBM, serta penerapan standar operasional yang lebih disiplin.
Sementara pada alutsista, pendekatan efisiensi dinilai perlu dilakukan secara teknis, seperti peningkatan efisiensi mesin, modernisasi sistem, hingga pengaturan siklus operasional tanpa mengurangi kesiapsiagaan.
“Efisiensi yang tepat justru bisa memperkuat postur TNI,” katanya.
Sebelumnya, Kemhan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi penggunaan BBM sebagai antisipasi dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong efisiensi nasional.
Langkah yang disiapkan antara lain pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas.
ANTARA
