TAMIANG LAYANG –

BORNEONEWS, Tamiang Layang – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Yamin memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus arah pembangunan berkelanjutan daerah kepada DPRD setempat.

Menurut Yamin, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja ke depan.

“LKPJ ini menjadi dasar untuk menilai capaian sekaligus memperbaiki arah pembangunan ke depan,” ujarnya di Tamiang Layang.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Barito Timur pada 2025 mengusung tema peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (green growth) melalui penguatan investasi dan infrastruktur.

Fokus tersebut diarahkan pada pengembangan sektor berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan dinilai berjalan sesuai rencana. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,9 persen, angka kemiskinan turun menjadi 6,1 persen, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,15 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barito Timur juga meningkat hingga mencapai 75,5 poin.

Yamin menyebut berbagai program prioritas daerah turut menunjukkan capaian menggembirakan. Layanan kesehatan melalui program kunjungan rumah (home visit) bagi lansia telah menjangkau 100 desa, sementara pembangunan RSUD Tipe B mulai direalisasikan.

Di sektor infrastruktur, program satu desa satu WiFi bahkan melampaui target dengan cakupan mencapai 39 desa.

Pada bidang kesejahteraan masyarakat, sejumlah program seperti pelatihan tenaga kerja, beasiswa, hingga bedah rumah berhasil direalisasikan sesuai bahkan melampaui target.

Upaya penanganan stunting juga menunjukkan hasil positif dengan capaian di atas target yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, Barito Timur juga meraih berbagai prestasi sepanjang 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta penghargaan sebagai daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tercatat lebih dari Rp1,349 triliun atau 103 persen dari target. Sementara belanja daerah terserap sebesar 91,48 persen, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp163,93 miliar.

Yamin menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan, sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Kami akan terus melakukan evaluasi agar pembangunan di Barito Timur semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.