BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya memastikan proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 tetap berjalan sesuai tahapan dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2026.
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengatakan saat ini penyelesaian LKPJ masih berada dalam koridor waktu yang telah ditentukan. Karena itu, pihaknya optimistis seluruh proses dapat dirampungkan tepat waktu.
“Secara substansi tidak ada kendala. Saat ini tinggal menunggu penyampaian pidato pengantar,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menjelaskan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD tengah melakukan penjadwalan ulang rapat paripurna. Langkah tersebut diambil agar seluruh pihak terkait dapat hadir dan agenda berjalan maksimal.
“Banmus sedang menyusun ulang jadwal agar paripurna bisa segera dilaksanakan,” katanya.
Menurut Subandi, penjadwalan ulang dilakukan karena rapat sebelumnya bertepatan dengan momen Lebaran, sehingga sejumlah pihak belum berada di Palangka Raya.
“Awalnya dijadwalkan Rabu, namun karena masih suasana Lebaran, akhirnya kita atur ulang,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyesuaian jadwal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan proses pembahasan LKPJ.
“Yang terpenting seluruh tahapan tetap selesai sesuai batas waktu,” tegasnya.
Selain membahas LKPJ, DPRD Palangka Raya juga mencatat capaian kinerja legislasi sepanjang 2025. Sebanyak 14 peraturan daerah (perda) berhasil ditetapkan, melampaui target awal 11 rancangan peraturan daerah (raperda).
“Total ada 14 perda yang berhasil ditetapkan bersama pemerintah kota selama 2025,” ungkapnya.
Capaian tersebut, lanjut dia, tidak lepas dari tambahan tiga raperda prioritas yang diselesaikan dalam tahun berjalan.
“Tambahan itu berasal dari raperda prioritas, sehingga jumlahnya melampaui target,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menjalankan fungsi penganggaran bersama pemerintah daerah melalui pembahasan dokumen keuangan guna memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.
Untuk APBD 2025, total anggaran ditargetkan mencapai Rp1,4 triliun dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp339 miliar.
Sementara pada APBD 2026, total anggaran direncanakan sebesar Rp1,2 triliun dengan target PAD meningkat menjadi Rp359 miliar.
“Peningkatan PAD diharapkan mampu menunjang program prioritas pemerintah kota,” tandasnya.
