BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah China melalui Duta Besarnya untuk ASEAN, Wang Qing, mengajak Indonesia untuk bersama-sama memperkuat tatanan dan hukum internasional di tengah menurunnya kepercayaan terhadap multilateralisme global.
Dalam pertemuan dengan media dan lembaga pemikir di Jakarta, Wang menekankan pentingnya kerja sama kedua negara dalam mendukung prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita mesti memperkuat kerja sama kita ke tingkatan multilateral. Kita dapat tunjukkan bersama bagaimana kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip PBB dan melindungi hukum internasional,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia juga mendorong Indonesia dan China untuk berkolaborasi dalam mewujudkan target global, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030.
Menurut Wang, Indonesia memiliki posisi strategis di tingkat regional dan global. Selain sebagai anggota Association of Southeast Asian Nations, Indonesia juga tergabung dalam G20 dan BRICS, serta berperan penting dalam kelompok negara berkembang atau Global South.
Ia juga menyinggung peran historis Indonesia sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan prinsip Dasasila Bandung.
“Indonesia sepatutnya memiliki peran yang lebih besar baik di tingkat internasional maupun regional,” katanya.
Lebih lanjut, China menilai prinsip “Lima Prinsip Koeksistensi Damai” tetap relevan sebagai dasar hubungan antarnegara, yang mencakup kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, serta keutuhan wilayah.
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat multilateralisme, termasuk mendukung reformasi PBB agar tetap efektif dan inklusif.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, menyatakan bahwa keberadaan PBB yang relevan sangat penting dalam menghadapi dinamika global saat ini.
“Bagi Indonesia, PBB yang efektif, inklusif, dan relevan tetap menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
ANTARA
