BORNEONEWS, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengingatkan agar wacana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak justru berdampak kontraproduktif.
Menurutnya, penerapan WFH dalam praktik sering kali membuat proses kerja menjadi kurang optimal, terutama dalam birokrasi.
“Pengambilan keputusan bisa lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, hingga terjadi fragmentasi komunikasi,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.
Romy menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengabaikan kinerja birokrasi dan dunia kerja secara keseluruhan.
Ia juga menyoroti berkurangnya interaksi langsung akibat WFH, yang dinilai berdampak pada kualitas kerja tim.
“Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi dari kepercayaan, kepemimpinan, dan soliditas tim,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong agar penerapan WFH tetap memperhatikan sejumlah prinsip penting, seperti penentuan hari kerja yang netral agar tidak dianggap sebagai libur panjang, penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja, serta standarisasi komunikasi yang efektif.
Selain itu, ia menilai perlu adanya pengecualian bagi sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta yang membutuhkan kehadiran fisik.
Romy menekankan bahwa kebijakan publik harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan turunnya produktivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa skema WFH tengah diusulkan untuk diterapkan satu hari dalam sepekan, meski keputusan final masih menunggu arahan Presiden.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga diimbau untuk sektor swasta.
ANTARA
