BORNEONEWS, Sampit – Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong kejelasan pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim, yang akan digunakan dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.
"Jadi gini, berdasarkan hasil rapat kemarin, karena Kepela Dispora mengedepankan semangat kehatian-kehatian, maka kita meminta untuk koordinasi ke Biro Hukum Provinsi dan BPKP. Itu sudah dilakukan. Cuman saat ini kita belum menerima informasi resmi dari Dispora," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto, Jumat, 27 Maret 2026.
Menurutnya, transparansi informasi sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi KONI maupun cabang olahraga (cabor) yang tengah bersiap menghadapi Porprov. Apalagi dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi III antara KONI Kotim dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada Kamis, 19 Februari 2026, telah menyepakati tenggat waktu 7 hari untuk koordinasi ke Biro Hukum Provinsi dan BPKP.
"Harapan kita, ketika informasi itu sudah ada, ya katakan apa adanya. Walaupun memang misalnya belum ada informasi dari 2 institusi tadi, ya sampaikan juga, sehingga kawan-kawan, baik itu KONI maupun cabor tidak digantung dalam keputusan ini," ujarnya.
Dirinya sepakat mengenai pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Jangan sampai dalam proses penyusunan, apalagi pelaksanaan anggaran terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
Namun ia menegaskan pentingnya transparansi Dispora Kotim agar KONI maupun cabor mendapatkan kejelasan. Apalagi 10 April 2026 menjadi batas akhir pendaftaran keikutsertaan Porprov 2026 di Pangkalan Bun.
Lanjutnya, hingga saat ini persiapan menuju Porprov dinilai belum berjalan maksimal karena belum adanya kepastian anggaran. Meskipun KONI telah mengeluarkan arahan awal kepada cabor untuk melakukan seleksi atlet, namun banyak pihak masih merasa kebingungan.
"Mayoritas mungkin semua cabor ini galau, digantung kita ikut apa enggak," tambahnya.
Dadang menjelaskan, sebelumnya anggaran hibah KONI Kotim sempat diusulkan sebesar Rp750 juta. Namun setelah melalui pembahasan, anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp3 miliar.
"Anggaran Hibah KONI Kotim awalnya diusulkan pada saat pembahasan itu Rp750 juta. Lalu kami di Komisi III teriak 'Hei TAPD mana cukup duit segini untuk Porprov?'. Minta tambah kami di dalam rapat kompilasi. dalam perjalanannya ternyata disetujui oleh Kepala Daerah menjadi Rp3 miliar saat itu pada masa kepala Dispora yang dulu Wiyono. Sekarang kepala Dispora berganti Irfansyah agak ragu khawatir, takut kenapa-kenapa terkait dana hibah," jelasnya.
"Ya intinya sekarang kita berharap Dispora segera menyampaikan secara resmi apa hasil dari koordinasi tersebut," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
