BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Wikimedia Commons segera menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan setelah situs berbagi media tersebut sempat tidak dapat diakses akibat sistem pengendalian konten yang mendeteksi adanya indikasi konten terlarang.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pemblokiran terjadi karena sistem otomatis mendeteksi kesamaan kata kunci dan visual dengan kategori konten perjudian.
“Tidak dapat diaksesnya Wikimedia Commons bermula dari sistem yang mendeteksi kata kunci dan konten visual yang terasosiasi dengan kategori konten terlarang, khususnya perjudian,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa deteksi tersebut merupakan kesalahan sistem atau false positive. Kemkomdigi kemudian segera melakukan normalisasi akses.
“Begitu diketahui sebagai false positive, kami langsung melakukan normalisasi terhadap Wikimedia Commons,” tambahnya.
Saat ini, akses terhadap situs tersebut telah kembali pulih sejak Rabu (25/3) pukul 22.00 WIB dan dapat digunakan oleh masyarakat seperti biasa.
Alexander menegaskan bahwa sistem pengawasan konten yang digunakan bersifat preventif, meski dalam kondisi tertentu masih memungkinkan terjadi kesalahan identifikasi terhadap platform yang bersifat netral dan edukatif.
Sebagai langkah perbaikan, Kemkomdigi telah melakukan audit internal serta evaluasi terhadap sistem deteksi konten guna meningkatkan akurasi ke depan.
Ia juga menambahkan, kejadian serupa dapat dihindari apabila platform tersebut telah terdaftar secara resmi dalam sistem PSE dan masuk dalam daftar putih Kemkomdigi.
“Kondisi ini dapat dicegah apabila Wikimedia Commons telah menyelesaikan registrasi dan masuk dalam basis data daftar putih kami,” jelasnya.
Kemkomdigi menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dari konten ilegal, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil dilakukan secara hati-hati dan berbasis data.
“Kepercayaan publik menjadi hal utama dalam setiap langkah yang kami lakukan,” tutup Alexander.
ANTARA
