BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama DPRD setempat menyepakati tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Palangka Raya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mewakili Wali Kota menyampaikan pidato terkait LKPJ 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“LKPJ ini menjadi bahan penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kinerja pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menjelaskan, dokumen LKPJ memuat berbagai capaian pembangunan, mulai dari realisasi anggaran, pelaksanaan program kerja, hingga evaluasi kebijakan yang telah dijalankan sepanjang 2025.
Menurutnya, penyusunan laporan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap LKPJ ini memberikan gambaran menyeluruh terkait progres pembangunan di Kota Palangka Raya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui pembahasan bersama alat kelengkapan dewan.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami akan mencermati setiap poin dalam LKPJ, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai,” tegas Subandi.
Ia menambahkan, hasil evaluasi nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi konstruktif guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.
Subandi juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kolaborasi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Melalui rapat paripurna ini, Pemko dan DPRD Palangka Raya berkomitmen memperkuat koordinasi serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, agar setiap program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (MARINI/J)
