BORNEONEWS, Palangka Raya – Dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui integrasi program kelurahan tangguh bencana berbasis partisipasi masyarakat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, program tersebut menjadi strategi penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dari tingkat paling bawah, mulai dari kelurahan hingga RT dan RW.
Menurutnya, melalui program kelurahan tangguh bencana, pemerintah dapat menyusun peta risiko serta jalur evakuasi berbasis masyarakat. Selain itu, juga ditetapkan titik kumpul darurat sebagai bagian dari langkah penanganan ketika terjadi bencana.
“Tidak hanya itu, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok pemuda juga menjadi kunci dalam perencanaan kesiapsiagaan,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menegaskan, pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam penanggulangan bencana, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga penanganan.
Dengan keterlibatan langsung masyarakat, diharapkan upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, karena disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Hal ini mendorong masyarakat untuk ikut merencanakan dan mengelola upaya pengurangan risiko bencana di lingkungannya sendiri,” tambahnya.
Pemko Palangka Raya pun optimistis, melalui penguatan program kelurahan tangguh bencana, ketahanan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan akan semakin meningkat di masa mendatang. (MARINI/j)
