BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Yudhi Karlianto Manan, menanggapi isu nasional terkait rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta guna menghemat bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini tengah digodok pemerintah pusat sebagai respons terhadap krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Yudhi menilai kebijakan ini perlu disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Palangka Raya agar implementasinya tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
“Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan pusat, namun daerah harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya, Minggu 29 Maret 2026.
Ia menegaskan jangan sampai penerapan WFH justru menghambat kinerja aparatur dan memperlambat layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor vital.
"Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka perlu ada pengaturan yang jelas, termasuk pembagian jadwal kerja, sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk menunjang kinerja ASN," bebernya.
Yudhi berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat, namun tetap mengutamakan efektivitas pelayanan publik sehingga kepentingan masyarakat tidak terganggu. (MARINI/R)
