BORNEONEWS, Jakarta - Di banyak perbincangan tentang pertanian, istilah tengkulak hampir selalu hadir dengan nada curiga.
Tengkulak digambarkan sebagai sosok yang mengambil keuntungan dari keringat petani, membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, bahkan kerap menjerat dengan utang berbunga tinggi.
Dalam narasi populer, tengkulak menjadi simbol ketimpangan dalam rantai pasok pangan. Hanya saja, jika menengok lebih dekat kehidupan di perdesaan, gambaran itu tidak pernah sepenuhnya hitam atau putih.
Di sanalah “kiprah tengkulak” menjadi fenomena yang lebih kompleks, bahkan paradoksal.
Dalam praktik sehari-hari, tengkulak memang sering memanfaatkan posisi sebagai perantara antara petani dan pasar. Pada saat panen raya, ketika produksi melimpah dan petani membutuhkan uang tunai segera, tengkulak hadir sebagai pembeli yang siap menampung hasil panen.
Masalahnya, posisi tawar petani yang lemah membuat harga kerap ditekan. Petani tidak memiliki banyak pilihan karena keterbatasan akses pasar, informasi harga, maupun fasilitas penyimpanan. Di titik ini, tengkulak bisa menjadi aktor yang mengambil margin besar, tanpa memberikan imbalan yang sepadan bagi petani.
Hanya saja, realitas di lapangan menunjukkan sisi lain yang tidak kalah penting. Bagi banyak petani, terutama di wilayah yang jauh dari pusat distribusi, tengkulak justru menjadi “dewa penolong”. Mereka menyediakan likuiditas cepat yang tidak mampu diberikan oleh sistem formal.
Ketika petani membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak, mulai dari biaya produksi, hingga kebutuhan rumah tangga, tengkulak hadir tanpa prosedur berbelit.
Transaksi bisa terjadi dalam hitungan jam, sesuatu yang sulit ditemukan dalam skema bantuan atau perbankan yang seringkali tersendat oleh birokrasi.
Di sinilah dilema itu muncul. Tengkulak bisa menjadi sumber masalah, sekaligus solusi. Mereka bisa menekan harga, tetapi juga mempercepat arus barang. Mereka memberi pinjaman berbunga tinggi, tetapi juga menjadi satu-satunya pintu akses pembiayaan bagi petani kecil.
Tengkulak mengambil keuntungan, tetapi juga menjaga agar hasil panen tidak terbuang sia-sia karena tidak terserap pasar. Dalam ekosistem yang belum sepenuhnya ideal, maka peran tengkulak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan petani.
Justru karena itulah, pendekatan yang hanya memusuhi tengkulak sering kali tidak menyelesaikan persoalan. Hal yang dibutuhkan bukan sekadar menghilangkan peran mereka, melainkan mentransformasikannya.
Mitra strategis
Tengkulak yang selama ini identik dengan praktik eksploitatif, sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis jika diarahkan dengan benar.
Ada lima prinsip sederhana yang bisa menjadi pijakan. Pertama, harga yang adil, di mana pembelian tidak lagi menekan petani. Kedua, sistem pembayaran yang cepat dan pasti, sehingga kebutuhan likuiditas petani tetap terpenuhi.
Ketiga, bimbingan dan pendampingan agar kualitas hasil panen meningkat. Keempat, pemanfaatan jaringan pemasaran yang luas untuk membuka akses pasar yang lebih baik.
Kelima, pembangunan kerja sama jangka panjang yang berbasis kepercayaan, bukan sekadar transaksi sesaat.
Sementara itu, pemerintah, sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki posisi petani dalam rantai ekonomi. Regulasi harga dasar untuk komoditas tertentu menjadi upaya melindungi petani dari fluktuasi yang merugikan.
Pengawasan pasar oleh lembaga terkait dan dinas perdagangan di daerah dilakukan untuk mencegah praktik yang tidak adil. Berbagai program bantuan, seperti subsidi pupuk, benih, hingga alat pertanian terus digulirkan untuk meningkatkan produktivitas.
Tidak hanya itu, inovasi kebijakan juga mulai diarahkan untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Pembangunan pasar induk bertujuan menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau pedagang besar.
Pemanfaatan e-commerce pertanian didorong agar petani bisa menjual produknya, tanpa harus bergantung pada perantara. Pembentukan koperasi pertanian diperkuat untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam transaksi jual beli.
Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tidak pernah hanya ditentukan oleh desain, melainkan oleh implementasi di lapangan.
Perbaikan sistem
Tantangan klasik, seperti keterbatasan infrastruktur, akses informasi yang belum merata, hingga kapasitas kelembagaan petani masih menjadi penghambat.
Di banyak wilayah, program yang dirancang dengan baik di tingkat pusat belum sepenuhnya menjangkau petani yang paling membutuhkan.
Di titik ini, penting untuk melihat persoalan tengkulak secara lebih jernih. Mereka bukan sekadar masalah yang harus dihapus, melainkan bagian dari sistem yang perlu diperbaiki.
Selama negara belum mampu hadir secara cepat, fleksibel, dan menjangkau hingga ke tingkat paling bawah, ruang bagi tengkulak akan selalu ada. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka justru menjadi jembatan yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas.
Karena itu, agenda besar ke depan bukan hanya memperkuat program pemerintah, tetapi juga membangun ekosistem yang lebih adil dan transparan.
Teknologi digital bisa menjadi salah satu kunci, bukan untuk menghilangkan tengkulak, melainkan untuk menciptakan transparansi harga dan memperkuat posisi tawar petani.
Koperasi harus didorong menjadi lembaga yang benar-benar hidup dan profesional, bukan sekadar formalitas. Infrastruktur distribusi perlu diperbaiki agar biaya logistik tidak lagi menjadi beban utama yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Maka, kesejahteraan petani tidak bisa ditopang oleh satu aktor saja. Upaya itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku pasar, termasuk tengkulak itu sendiri, serta petani sebagai subjek utama.
Ketika semua pihak bergerak dalam kerangka yang sama, yaitu keadilan dan keberlanjutan, maka istilah "kiprah tengkulak" tidak lagi identik dengan eksploitasi, melainkan bisa menjadi bagian dari solusi.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, harapan itu tetap terbuka. Karena di balik setiap transaksi yang terjadi di sawah dan pasar, ada kerja keras petani yang layak dihargai.
Dan menjadi tugas bersama adalah memastikan bahwa setiap tetes keringat itu mendapatkan imbalan yang adil, sekaligus membangun sistem pertanian yang lebih kuat, mandiri, dan bermartabat.
*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI
