BORNEONEWS, Palangka Raya – Kasus tempat hiburan malam (THM) di Palangka Raya yang beroperasi tanpa kelengkapan izin resmi terus menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti pentingnya peran pemerintahan di tingkat paling bawah.
Menurutnya pengawasan tidak hanya tugas dinas teknis di atas, tetapi juga tanggung jawab elemen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
"Peran aparat pemerintahan di tingkat paling bawah, mulai dari RT, RW, lurah hingga camat, sangat penting dalam mendeteksi dan mengawasi aktivitas di lingkungan masing-masing," tegas Khemal Nasery, Rabu 1 April 2026.
Legislator ini menilai bahwa fungsi pengawasan berjenjang tersebut harus benar-benar dioptimalkan.
Jika setiap elemen menjalankan tugasnya dengan baik, maka setiap aktivitas usaha yang mencurigakan atau tidak memiliki izin bisa segera diketahui sejak dini.
"Dengan pengawasan yang maksimal dari tingkat lingkungan terkecil hingga kecamatan, diharapkan peluang bagi usaha untuk beroperasi secara ilegal akan semakin kecil. Hal ini menjadi kunci agar ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dapat terjaga," tambahnya.
Khemal berharap seluruh pihak terkait dapat lebih proaktif dan tanggap. Upaya ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib hukum di Kota Palangka Raya. (MARINI/R)
