BORNEONEWS, Palangka Raya - Rencana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada awal April 2026 menuai apresiasi dari berbagai kalangan.
Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas kejelasan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan regulasi.
Ketua Umum DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI, Gatot Sugiharto, menyebut langkah tersebut sebagai terobosan visioner. Menurutnya, komitmen Gubernur Kalteng yang membawa isu penambang rakyat ke level nasional menjadi angin segar di tengah ketidakpastian hukum yang kerap dihadapi pelaku tambang skala kecil.
Ia menegaskan, pembahasan WPR bukan semata soal legalitas, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan kedaulatan ekonomi masyarakat. Kalimantan Tengah, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertambangan rakyat di Indonesia yang potensinya belum sepenuhnya dioptimalkan.
Gatot menilai, jika sektor ini dikelola secara tepat, tambang rakyat dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda besar pemerintah pusat. Bahkan, ia menyebut formalisasi tambang rakyat sebagai program dengan biaya rendah namun berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Tambang rakyat tidak membutuhkan anggaran besar dari negara. Yang dibutuhkan hanya kepastian hukum dan kemudahan perizinan. Dengan itu, ratusan ribu lapangan kerja bisa tumbuh secara alami di berbagai daerah,” ujarnya dalam rilis kepada Borneonews pada Rabu, 1 April 2026.
Selain itu, ia juga menepis anggapan bahwa aktivitas pertambangan rakyat selalu bertentangan dengan sektor pertanian. Di sejumlah wilayah, hasil tambang justru menjadi sumber modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha tani, termasuk pembelian pupuk dan alat mekanisasi, sehingga turut memperkuat ketahanan pangan nasional.(TESTI PRISCILLA/H)
