BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat supervisi menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bupati, Rabu , 1 April 2026.
Rapat ini menghadirkan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fokus pada kesiapan daerah dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang yang berisiko memicu karhutla.
Sekertaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, mengatakan rapat supervisi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya karhutla.
“Hari ini kita mengikuti rapat supervisi menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan akan terjadi di musim kemarau. Tadi kita lihat paparan dari BPBD Provinsi bahwa tahun 2026 ini kita akan menghadapi kemarau panjang, sehingga perlu dibahas kesiapan serta langkah mitigasi dan antisipasinya,” ujar Tony.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadapi potensi bencana tersebut, termasuk memastikan peralatan dan personel siap digunakan.
“Kita mengingatkan kembali OPD-OPD agar menyiapkan peralatan dan petugasnya. Yang ada harus kita aktifkan kembali. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kita harus berupaya melakukan pencegahan sejak awal,” tegasnya.
Tony juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam penanganan bencana, yang menurutnya harus fleksibel dan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan.
“Untuk anggaran bencana, kita tidak bisa kaku. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kita bisa melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun dari anggaran OPD yang tidak terpakai atau bisa ditunda, kemudian kita arahkan untuk penanganan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah pencegahan menjadi prioritas utama, termasuk melalui kegiatan patroli dan kesiapsiagaan lintas sektor hingga ke tingkat desa.
“Yang kita pikirkan dari awal ini adalah bagaimana pencegahannya. Anggaran untuk mendukung pencegahan seperti patroli dan kesiapan lainnya harus diprioritaskan. Kita akan mengumpulkan seluruh OPD untuk membahas kesiapan ini agar mereka siap bergerak, tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga sampai ke desa-desa,” tandasnya. (RETHA/H)
