BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor crude palm oil atau CPO kembali diuji di tengah konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang masih berlangsung hingga awal April 2026.
Pengamat Ekonomi dan Perkebunan Kalteng, Rawing Rambang, menyebutkan bahwa sekitar 60 persen produksi CPO nasional ditujukan untuk ekspor. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi permintaan global.
Ia mencontohkan peran India sebagai importir terbesar CPO Indonesia. Ketika harga melonjak akibat dampak konflik, negara tersebut berpotensi menunda pembelian demi menjaga stabilitas harga domestiknya.
“Kalau India menahan pembelian, dampaknya langsung terasa pada volume ekspor kita. Ini bisa mengganggu arus perdagangan dan menekan industri sawit nasional,” ujarnya kepada Borneonews pada Rabu, 1 April 2026.
Di sisi lain, gangguan distribusi energi global akibat konflik turut meningkatkan biaya logistik. Jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang memicu lonjakan biaya pengiriman.
Rawing menilai, kondisi ini juga berimplikasi pada meningkatnya risiko bagi investor di sektor perkebunan. Meski harga CPO naik, ketidakpastian permintaan membuat kinerja industri menjadi fluktuatif.
“Investor melihat ini sebagai peluang sekaligus risiko. Harga tinggi bisa meningkatkan pendapatan, tapi ketidakpastian pasar membuat perencanaan menjadi sulit,” jelas Dosen Ilmu Pertanian, Universitas Kristen Palangka Raya ini.
Ia menegaskan perlunya langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik.
“Kebijakan yang adaptif sangat diperlukan agar sektor sawit tetap stabil di tengah tekanan global,” tutupnya. (TESTI PRISCILLA/H)
