PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur jalan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Kondisi jalan yang sempit dan rusak berat dinilai telah mengancam keselamatan warga serta menghambat urat nadi perekonomian daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, mengungkapkan bahwa kerusakan serius terjadi pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, hingga Murung Raya.

"Pada prinsipnya, ruas jalan nasional di wilayah DAS Barito ini relatif sempit dan banyak yang mengalami kerusakan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan pengguna jalan," ujar Sirajul Rahman Kamis, 2 April 2026.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti titik paling krusial, yakni jalur yang menghubungkan Muara Teweh menuju Puruk Cahu. Jalur tersebut dinilai sangat berbahaya karena kondisi aspal yang hancur diapit oleh jurang yang terjal di kedua sisi jalan.

"Terutama dari Muara Teweh ke Puruk Cahu, itu kondisinya cukup parah. Apalagi di beberapa titik seperti KM 52 hingga Puruk Cahu, kerusakannya sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi ada jembatan di kawasan Bitan yang sudah mulai rusak dan tergenang air," tegasnya.

Kerusakan infrastruktur ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan biaya logistik dan mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman Kalteng.

Sirajul mengingatkan bahwa sebagai jalan dengan status nasional, kewenangan perbaikan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat melalui BPJN.

"Kami memohon kepada BPJN Kalteng agar memberi perhatian serius terhadap kondisi ini. Jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Jangan sampai kerusakan ini justru menghambat distribusi barang dan mobilitas warga," tuturnya.

Ia berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan dan segera menurunkan tim untuk melakukan perbaikan konkret sebelum jatuh korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut.

"Ini menyangkut kepentingan banyak orang. Perbaikan harus segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar," pungkasnya. (PATHUR/Y)