BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Yudhi Karlianto Manan menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus tepat sasaran, terutama dalam hal pendataan yang menjadi dasar utama distribusi bantuan.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai, kesalahan dalam pendataan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Yang paling krusial adalah data. Jika pendataannya tidak akurat, maka bantuan bisa salah sasaran dan tidak dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar legislator membidangi tugas ketahanan pangan ini, Kamis 2 April 2026.
Yudhi menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala dengan melibatkan perangkat kelurahan hingga tingkat RT dan RW, sehingga kondisi riil masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam daftar penerima bantuan.
Ia juga mendorong adanya verifikasi dan validasi lapangan secara langsung untuk memastikan data KPM sesuai dengan kondisi terbaru, mengingat dinamika ekonomi masyarakat yang terus berubah.
“Harus ada verifikasi lapangan agar data yang digunakan benar-benar valid. Jangan hanya mengandalkan data lama tanpa pembaruan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan meminimalisir potensi penyimpangan.
Dengan langkah tersebut, Yudhi berharap program bantuan pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. (MARINI/H)
