BORNEONEWS, Palangka Raya – Capaian retribusi daerah di Kota Palangka Raya kembali mendapat sorotan, kali ini terkait penyewaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta layanan Rumah Potong Hewan (RPH) di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Anggota DPRD Palangka Raya, Sudarto menilai bahwa kedua sektor tersebut memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Penyewaan alat berat milik pemerintah daerah seharusnya dapat menjadi salah satu sumber pemasukan yang signifikan, terutama untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan usaha masyarakat.
“Potensi ini sebenarnya cukup besar, namun pengelolaannya belum maksimal sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujarnya, Jumat 3 April 2026.
Sudarto juga menyoroti keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola pemerintah, yang seharusnya mampu memberikan pemasukan dari layanan pemotongan hewan, khususnya bagi pelaku usaha di sektor peternakan.
Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, tarif, hingga pemanfaatan fasilitas yang ada agar kedua sektor tersebut dapat lebih produktif dan berdaya guna.
"Kami meminta pemerintah kota melalui OPD terkait untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi manajemen maupun sosialisasi kepada masyarakat, agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal," mintanya. (MARINI/r)
