SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, seiring dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan mencapai 3,76 persen pada Maret 2026.

Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi bagi rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada stabilitas harga pangan.

Kepala BPS Kotawaringin Timur, Eddy Surahman mengungkapkan bahwa inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada berbagai kelompok pengeluaran, dengan fokus utama pada sektor pangan yang menyumbang inflasi sebesar 3,91 persen.

“Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga di sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau,” jelasnya Jumat, 3 April 2026.

Fakta di lapangan memperlihatkan kenaikan signifikan pada sejumlah komoditas strategis yang menjadi kebutuhan rutin masyarakat.

Harga cabai rawit, misalnya, sempat melonjak hingga Rp150 ribu per kilogram dan meskipun turun, masih bertahan di angka Rp90 ribu per kilogram.

Cabai keriting yang sebelumnya mahal kini turun drastis, namun kenaikan harga tomat dari Rp10 ribu menjadi Rp25 ribu per kilogram serta harga bawang merah yang naik dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram tetap memberatkan konsumen.

Selain pangan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mencatat kenaikan yang cukup signifikan, menambah beban biaya hidup masyarakat.

Data tambahan dari BPS mencatat inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,43 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 1,46 persen, yang menunjukkan tren inflasi yang senantiasa berpotensi menekan daya beli masyarakat dalam waktu dekat.

Kenaikan harga yang terjadi seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah lebih proaktif dan tegas dalam menjaga stabilitas harga.

Selain perlunya penguatan pengawasan distribusi bahan pokok, pemerintah diharapkan merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok agar tidak mudah terguncang oleh fluktuasi musiman dan spekulasi pasar.

Masyarakat pun diimbau untuk berbelanja dengan bijak, namun keberlanjutan kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kebijakan yang berpihak dan operasional yang efektif dari pemerintah. (DEVIANA/R)