BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, prihatin atas penyaluran beras miskin (Raskin) yang dikeluhkan warga karena dianggap tidak akurat. Ia menyarankan ada validasi data dengan melibatan pemerintahan kecamatan, desa, sampai tingkat RT dan RW.

"Kami prihatin mendengar persoalan itu. Kemungkinan pangkal munculnya persoalan penyaluran raskin pada pendataan yang tidak akurat," kata Rimbun, saat ditemui di ruang kerjanya, di Sampit, Rabu (28/12/2016). 

Karena itu, Rimbun yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim itu menyarankan agar pemerintah kecamatan bersama dan pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan RT/RW melakukan validasi data sebelum Raskin diturunkan ke masyarakat. 

"Mohon Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak langsung menurunkan. Tetapi koordinasi dengan RT/RW, karena mereka mengetahui siapa yang berhak mendapatkan jatah Raskin. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial," jelas dia. 

Rimbun menambahkan, akan sangat memprihatinkan jika pembagian raskin sampai ditahan karena bermasalah, bahkan hingga menimbulkan kericuhan hingga kecemburuan sosial. 

"Bagaimana dulu pendataannya, sehingga jatah raskin yang dialokasikan malah kurang hingga penyalurannya ditahan. Kasihan warga yang tidak mengetahui apa-apa akhirnya mereka juga tidak mendapat jatah raskin," ucap dia.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapanno Mandouw. Dia mendesak Bulog bersama Pemkab Kotim dan BPS melakukan perbaikan data penerima raskin. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintahan desa/kelurahan dengan melibatkan RT/RW melakukan pendataan ulang kepada setiap warga calon penerima raskin yang benar-benar layak sebagai penerima. 

"Data hasil pendataan ulang itu harus dimasukkan dalam data baru nantinya. Selain itu perlu juga dipasang stiker atau tanda lainnya di setiap rumah warga yang menerima raskin agar databasenya lebih valid. Dengan itu diharapkan pembagian raskin lebih valid," jelas dia.

Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri meminta penyaluran raskin untuk warga miskin di wilayah Kotim disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. 

"Kami minta agar semua yang mempunyai kewenangan dalam membagikan raskin, agar tidak ada yang salah dalam proses penyalurannya," ucap dia. (M. RIFQI/N).