PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko  Palangka Raya terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi tata kelola administrasi di lingkungan birokrasi.

Hal ini dibuktikan dengan rilis daftar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil meraih nilai tertinggi dengan predikat Baik hingga Sangat Baik dalam hasil audit pengawasan kearsipan internal tahun ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPURSIP) menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 77,58.

Posisi ini disusul ketat oleh Sekretariat Daerah di urutan kedua dengan skor 77,27, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengantongi nilai 76,43 di posisi ketiga.

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran OPD yang telah bekerja keras meningkatkan standar pengelolaan arsipnya.

Menurutnya, kearsipan bukan sekadar urusan tumpukan kertas, melainkan instrumen penting dalam menjaga memori kolektif pemerintah serta menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja di mata publik.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian 10 OPD ini. Nilai yang diraih, mulai dari DISPURSIP hingga Dinas Sosial, mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa tertib arsip adalah fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern," katanya, Senin, 6 April 2026.

OPD lain seperti BAPPERIDA, BKPSDM, hingga BKAD yang berada di jajaran lima besar harus menjadi role model bagi unit kerja lainnya.

Ia berharap capaian ini tidak membuat instansi terkait merasa puas diri, melainkan menjadi pemicu untuk melakukan digitalisasi arsip agar akses data di masa depan menjadi lebih cepat dan efisien.

Ia mengingatkan bahwa tertib arsip memiliki kaitan erat dengan pengamanan aset negara dan efektivitas pengambilan kebijakan.

Dengan nilai terendah di sepuluh besar masih berada di angka 60,31 oleh DINSOS, Arbert optimistis bahwa pada periode mendatang seluruh instansi di Pemerintah Kota Palangka Raya mampu mencapai predikat yang seragam demi pelayanan publik yang lebih prima. (HENDRI/R)