BORNEONEWS, Palangka Raya – Realisasi pendapatan dari retribusi penyewaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya belum memenuhi target.
Kondisi ini menjadi sorotan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat sebagai pengelola pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Palangka Raya, Emi Abriyani, mengungkapkan potensi penerimaan dari sektor tersebut sebenarnya cukup besar, namun belum tergarap optimal.
“Potensi dari penyewaan alat berat ini cukup menjanjikan, namun realisasinya masih belum sesuai harapan. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Ia menilai belum maksimalnya capaian tersebut menjadi indikasi adanya persoalan dalam pengelolaan maupun sistem pemungutan yang perlu segera dibenahi.
Emi menegaskan, koordinasi antara perangkat daerah harus diperkuat, khususnya antara PUPR sebagai pengelola alat berat dengan Bapenda dalam proses penarikan retribusi.
Selain itu, pembenahan sistem juga dinilai penting, mulai dari pendataan aset, pemanfaatan alat berat, hingga pengawasan yang lebih ketat guna mencegah kebocoran pendapatan.
“Jangan sampai aset daerah dimanfaatkan tetapi tidak memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh, diharapkan penerimaan dari sektor penyewaan alat berat dapat meningkat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang lebih optimal ke depan. (MARINI/J)
