BORNEONEWS, Palangka Raya – Upaya normalisasi saluran drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya mendapat sorotan dari DPRD.
Anggota DPRD Palangka Raya, Sumadi, menilai pelaksanaan normalisasi di lapangan belum berjalan optimal, terutama di sejumlah titik yang masih rawan genangan.
Menurutnya, kondisi drainase di beberapa kawasan masih memprihatinkan, khususnya saat curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan hingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Masih banyak titik yang belum tertangani dengan baik. Ini harus menjadi perhatian serius agar persoalan genangan tidak terus berulang,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Ia menilai, program normalisasi drainase belum direncanakan secara menyeluruh. Seharusnya, penanganan dilakukan berbasis skala prioritas dengan mempertimbangkan wilayah rawan banjir dan tingkat kepadatan penduduk.
Selain itu, Sumadi juga menekankan pentingnya pemeliharaan rutin, tidak hanya mengandalkan kegiatan normalisasi sesaat. Tanpa perawatan berkelanjutan, kondisi saluran air berpotensi kembali tersumbat.
Ia turut mendorong sinergi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
“Kalau hanya dibersihkan tanpa kesadaran untuk menjaga, saluran akan kembali tersumbat. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kota melalui PUPR dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat penanganan drainase, sehingga risiko genangan dan banjir dapat diminimalkan, terutama saat musim hujan. (MARINI/J)
