BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul lonjakan harga plastik yang berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan kenaikan harga tersebut dipicu oleh ketidakpastian pasokan global, termasuk imbas konflik di Timur Tengah.
Ia mengakui, sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan terkait meningkatnya biaya plastik untuk kemasan produk.
“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik, tapi kami akan siapkan mitigasinya,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat.
Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak hingga 30–80 persen. Kondisi ini dipicu terganggunya pasokan bahan baku akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Gangguan distribusi nafta—turunan minyak bumi—serta kenaikan harga minyak global turut memperparah kondisi tersebut.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan.
Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan intervensi pasar guna melindungi UMKM dari tekanan biaya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi bahan baku serta mendorong penguatan industri petrokimia nasional.
“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan langkah teknis masih dalam tahap pembahasan, dengan harapan kebijakan yang diambil mampu menjaga keberlangsungan UMKM di tengah tekanan biaya produksi.
ANTARA
