PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebocoran data kependudukan. 

Ia menilai data yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sangat rentan disalahgunakan jika tidak dilindungi secara optimal.

Menurut Mukarramah, di era digital saat ini, data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi dan kerap menjadi target kejahatan siber. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan data harus menjadi prioritas utama, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. 

Ia menekankan bahwa kelalaian dalam menjaga data dapat berdampak luas terhadap masyarakat.

“Data NIK dan KK itu sangat sensitif. Jika sampai bocor, bisa digunakan untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, penyalahgunaan identitas, hingga akses ilegal terhadap layanan keuangan,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.

Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan sistem keamanan berbasis teknologi yang lebih canggih, termasuk penggunaan enkripsi data serta pengawasan berlapis terhadap akses sistem. 

Selain itu, Mukarramah mendorong adanya audit rutin terhadap sistem pengelolaan data Dukcapil guna memastikan tidak ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, ia meminta agar sumber daya manusia yang mengelola data kependudukan juga diberikan pelatihan khusus terkait keamanan siber.

Menurutnya faktor human error masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebocoran data di berbagai instansi.

Mukarramah juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi.

Ia menilai kesadaran publik tentang perlindungan data masih perlu ditingkatkan agar tidak mudah memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak jelas.

“Pemerintah harus hadir memberikan jaminan keamanan data, tetapi masyarakat juga harus bijak dalam menjaga informasi pribadinya. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya. (MARINI/R)