BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah menegaskan bahwa maraknya ujaran kebencian dan aktivitas buzzer di ruang digital kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan demokrasi di daerah.
Fenomena ini dinilai semakin masif dan berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut Mukarramah, perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam bermedia sosial.
Hal ini menyebabkan ruang digital kerap dipenuhi narasi provokatif, hoaks, hingga serangan personal yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.
“Ujaran kebencian dan buzzer ini bukan hal sepele. Dampaknya bisa memicu konflik sosial, merusak kepercayaan publik, bahkan mengganggu stabilitas daerah,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Ia menilai keberadaan buzzer yang menyebarkan informasi tidak akurat atau sengaja menggiring opini publik secara negatif harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Penindakan tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera.
Mukarramah juga mendorong penguatan literasi digital di kalangan masyarakat. Menurutnya, edukasi tentang etika bermedia sosial dan kemampuan memilah informasi harus terus digalakkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menyesatkan.
Dia meminta adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta platform media sosial untuk mengawasi dan menekan penyebaran konten bermuatan kebencian. Langkah kolaboratif ini dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan konstruktif.
“Semua pihak harus terlibat, tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Ini tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital tetap aman dan kondusif,” tegasnya. (MARINI/R)
