BORNEONEWS , Nanga Bulik – Isu dugaan hubungan tidak pantas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau dalam beberapa hari terakhir bikin ramai dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh beredarnya bukti baru berupa tangkapan layar percakapan pribadi yang diduga melibatkan seorang kepala dinas dengan bawahannya.
Hal itu mencuat setelah percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang mengandung unsur sensitif tersebar luas dan menimbulkan polemik terkait etika pejabat publik.
Isi percakapan tersebut diduga melibatkan seorang kepala dinas bersama bawahannya. Informasi ini pertama kali mencuat setelah tangkapan layar chat beredar di grup WhatsApp yang mayoritas anggotanya kalangan ibu-ibu.
Beredarnya bukti digital tersebut langsung memancing reaksi masyarakat karena dinilai melanggar norma kesusilaan serta mencoreng profesionalitas ASN.
Seorang perempuan yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui isi percakapan tersebut pada Selasa, 7 April 2026. Ia menyebutkan bahwa isi pesan yang beredar mengarah pada hal yang tidak pantas.
“Isi percakapannya sangat sensitif dan cenderung mengarah ke ajakan hubungan intim. Informasinya itu antara pejabat kepala dinas dengan stafnya, bisa kasi atau kabid,” ujarnya kepada wartawan.
Kasus ini menambah daftar isu serupa yang sebelumnya juga sempat mencuat di lingkungan birokrasi setempat. Jika terbukti benar, masyarakat menilai hal ini mencerminkan adanya penurunan integritas di kalangan pejabat daerah.
Saat ini publik menunggu langkah konkret dari pihak terkait, seperti inspektorat dan badan kepegawaian, untuk menelusuri kebenaran informasi yang telah viral tersebut.
Hingga berita ini ditulis, inisial dan instansi yang bersangkutan mulai ramai diperbincangkan di lingkungan perkantoran pemerintah daerah.
Dorongan dari masyarakat agar dilakukan investigasi secara menyeluruh pun semakin menguat. Hal ini dianggap penting guna menjaga nama baik institusi pemerintahan dari isu negatif yang dapat merusak kepercayaan publik.
Selain berdampak pada citra pemerintah daerah, kasus seperti ini juga berpotensi mengganggu kinerja pelayanan publik. Perhatian pejabat yang seharusnya difokuskan pada tugas dan tanggung jawab dinilai bisa terganggu oleh persoalan pribadi yang melanggar disiplin ASN.
Peristiwa ini menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Lamandau dalam menegakkan aturan serta menjaga kedisiplinan pegawai sesuai regulasi yang berlaku. Warga pun berharap agar kasus ini ditangani secara transparan dan tidak berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan.
Penegakan aturan yang tegas dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik tidak etis maupun pelanggaran norma lainnya. (NATALIA KRISTIN/H)
