PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), terus mematangkan transformasi birokrasi melalui agenda Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan I Tahun 2026, yang digelar pada 7–8 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sinergi Inspektorat Daerah Kobar ini, difokuskan pada sinkronisasi kinerja antara Tim RB General dan Tim RB Tematik, guna memastikan arah kebijakan berjalan selaras dan berdampak nyata.

Evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas berbagai program perubahan yang telah dirancang sejak awal tahun anggaran.

Fokus pembahasan meliputi penguatan tata kelola internal pemerintahan melalui RB General, serta penanganan berbagai persoalan hilir yang langsung dirasakan masyarakat melalui RB Tematik.

Inspektur Daerah Kobar, Isno Pandowo, menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Reformasi Birokrasi itu wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ini bukan lagi soal imbauan, tapi kebutuhan organisasi untuk bertransformasi,” ujarnya saat memberikan arahan, Selasa, 7 April 2026.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan RB sangat ditentukan oleh komitmen masing-masing perangkat daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam aksi nyata.

“Kita tidak ingin terjebak dalam rutinitas. Tim RB General harus memastikan sistem berjalan akuntabel, sementara Tim RB Tematik harus mampu menjawab isu-isu strategis daerah. Semua harus seiring sejalan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan birokrasi ini,” tegasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengampu kebijakan dari masing-masing perangkat daerah yang tergabung dalam tim evaluasi RB.

Melalui forum ini, berbagai kendala yang muncul pada triwulan pertama diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama.

Langkah ini dinilai penting guna mendorong pencapaian target indeks Reformasi Birokrasi Kobar yang lebih tinggi pada akhir tahun 2026.

Pemkab Kobar sendiri menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat akselerasi reformasi birokrasi, sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, lincah, dan berorientasi pada hasil.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan sinergi lintas tim, diharapkan reformasi birokrasi di Kobar tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (DANANG/)