BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhamad Ansyari, memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah pusat menerapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah adaptif yang strategis untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global di sektor energi.
Ansyari menilai ketidakstabilan geopolitik dunia saat ini berdampak langsung terhadap rantai pasok dan ketersediaan energi nasional. Oleh karena itu, pengurangan ketergantungan pada konsumsi BBM melalui pembatasan mobilitas pekerja dianggap sebagai opsi yang masuk akal.
“Situasi global saat ini tidak bisa kita abaikan. Gangguan distribusi energi pasti berimbas ke dalam negeri, sehingga opsi seperti WFH layak dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi,” ujar Ansyari, Jumat 10 April 2026.
Legislator Partai Gerindra ini berpendapat bahwa penerapan WFH tidak perlu dilakukan secara penuh. Menurutnya, pemberlakuan secara terbatas, misalnya hanya satu hari dalam seminggu, sudah cukup memberikan dampak signifikan dalam memangkas konsumsi bahan bakar dari sektor transportasi tanpa mengurangi produktivitas.
“Kalau hanya satu hari saja diterapkan, itu sudah bisa memangkas mobilitas. Artinya, konsumsi bahan bakar juga ikut berkurang tanpa harus mengorbankan produktivitas,” jelasnya.
Namun, ia memberikan catatan kritis terkait kesiapan infrastruktur digital. Menurutnya, penguatan sistem daring di setiap instansi menjadi kunci utama agar kebijakan ini tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus pastikan kesiapan sistem digital. Jangan sampai pelayanan terganggu hanya karena kita belum siap secara teknologi,” tegasnya.
Secara prinsip, DPRD Kalteng tidak keberatan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, selama implementasinya bersifat fleksibel dan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.
“Silakan saja diterapkan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (PATHUR)
