BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk segera mengambil langkah strategis menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dinilai menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah.
Freddy menekankan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi kunci utama agar program pembangunan tetap berjalan lancar di tengah fluktuasi ekonomi global maupun nasional.
“Kondisi tersebut membuat Pemprov harus mencari langkah strategis, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya, Jumat, 10 April 2026
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, legislator ini menilai kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran menjadi hal yang tidak terhindarkan. Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penajaman skala prioritas terhadap program-program dalam APBD.
Freddy menyarankan agar pengurangan anggaran menyasar pada pos-pos belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik atau produktivitas daerah.
“Pengurangan dan efisiensi anggaran dilakukan terhadap belanja operasi, khususnya belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, ATK, serta belanja rumah tangga,” tambahnya.
Meski demikian, Freddy menegaskan agar kebijakan efisiensi ini tidak dilakukan secara pukul rata.
Ia mencatat khusus agar instansi yang menjadi garda terdepan pemungut PAD, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan unit SAMSAT, tetap mendapatkan dukungan operasional yang maksimal.
“Sebab dengan realitas semakin rendahnya dana transfer termasuk bagi hasil, mau tidak mau Pemprov harus mengoptimalkan PAD. Untuk itu, operasional Bapenda dan SAMSAT hendaknya dihindari adanya pengurangan atau efisiensi,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas kas daerah, sehingga Pemprov Kalteng tetap mampu membiayai program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas. (PATHUR/j)
