BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh melakukan reses perseorangan di daerah pemilihan Palangka Raya II. Dalam reses itu, sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari infrastruktur dasar hingga kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu kritik tajam disampaikan Bapak Budi, warga Komplek Amaco, terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, program tersebut belum efektif dan justru menyerap anggaran besar dari sektor kesehatan dan pendidikan, sementara pelaksanaannya di lapangan masih bermasalah.
“Program MBG ini bagus secara konsep, tapi di lapangan banyak kendala, terutama kualitas makanan yang belum layak. Ini perlu evaluasi serius,” ujarnya, Minggu 12 April 2p26.
Ia juga menyoroti kondisi Jalan Taurus VI dan VIII yang kerap banjir hanya dalam waktu singkat setelah hujan akibat buruknya sistem drainase.
Keluhan serupa datang dari Ketua RT 05, H. Nurzaini, yang menyoroti proyek semenisasi jalan di Mendawai 6 dan 7. Menurutnya, usulan sepanjang ±300 meter tersebut sudah berulang kali diajukan, namun realisasinya baru sekitar 40 meter dan kini terbengkalai.
“Sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya, padahal kondisi jalan sangat mengganggu aktivitas warga,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan. Di sisi lain, warga tetap berinisiatif melakukan upaya mandiri. Ibu Fitria bersama warga Jalan Keranggan XVI mengajukan proposal perbaikan jalan secara gotong royong.
Sementara itu, warga lainnya, Taufik mengusulkan pembangunan drainase dari Jalan Yogya hingga Jalan Tampung Penyang untuk mengatasi genangan air. Selain itu, Titik Handayani mengusulkan pemasangan CCTV di kawasan Jalan Merak guna meningkatkan keamanan lingkungan.
Persoalan bantuan sosial menjadi isu yang paling banyak disorot. Ibu Marni, seorang ibu tunggal dengan dua anak, mengaku belum pernah menerima bantuan meski kondisi ekonominya tidak menentu.
“Saya tidak punya penghasilan tetap dan belum pernah dapat bantuan, padahal sangat membutuhkan,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar program MBG dialihkan menjadi bantuan tunai. Senada, Ketua RT 04 Kelurahan Palangka menilai penyaluran bansos masih tidak tepat sasaran.
“Pendataan harus melibatkan RT, karena kami yang paling tahu kondisi warga. Kalau hanya survei, sering tidak akurat,” tegasnya.
Aspirasi lain datang dari Bachtiar (RW 12 Panarung) terkait peningkatan Jalan Damang Batu sepanjang 350 meter, serta Bapak Asmuri yang mengusulkan perbaikan drainase sepanjang 800 meter di Mendawai 7 akibat banjir karena tumpukan sampah.
Sementara itu, persoalan pembangunan jembatan penghubung Jalan Mendawai ke Jalan Sakan juga menjadi perhatian serius. Meski dana swadaya warga telah terkumpul dan tiang jembatan sudah berdiri, pembangunan terhenti karena belum adanya izin dari BKSDA selama lebih dari setahun.
“Kami hanya butuh kepastian izin agar jembatan ini bisa digunakan, terutama untuk akses anak sekolah,” keluh warga.
Dari sejumlah usulan itu, Faridawaty menegaskan, perlu adanya kehadiran pemerintah dalam memastikan solusi konkret dan cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan bahwa persoalan mendasar seperti infrastruktur, drainase, dan bantuan sosial tidak boleh berlarut-larut tanpa solusi.
“Kita tidak bisa membiarkan kebutuhan dasar masyarakat terus tertunda. Harus ada langkah konkret, cepat, dan terukur agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang ada,” tegasnya. (MARINI/y)
