SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak percepatan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram di enam kecamatan yang hingga kini belum tersentuh program tersebut.

"Kami berharap seluruh kecamatan di Kotim bisa segera dikonversi dari minyak tanah ke gas. Karena salah satu penyebab harga elpiji melambung adalah distribusi yang belum merata, khususnya di wilayah yang belum masuk program konversi," kata Anggota DPRD Kotim Hendra Sia, Senin, 13 April 2026.

Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan elpiji di Kotim tidak sebanding dengan kuota yang tersedia. Saat ini, pasokan yang seharusnya hanya untuk 11 kecamatan justru harus memenuhi kebutuhan hingga 17 kecamatan.

Kondisi ini terjadi karena masyarakat di enam kecamatan yang belum terkonversi sudah banyak beralih menggunakan elpiji. Hal itu dipicu sulitnya mendapatkan minyak tanah, sehingga gas menjadi pilihan utama.

Adapun enam kecamatan yang belum masuk program konversi tersebut yakni Kecamatan Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Antang Kalang.

"Faktanya, masyarakat di wilayah itu sudah banyak menggunakan kompor gas. Akibatnya, mereka harus membeli elpiji dari kecamatan lain yang sudah terkonversi," tambahnya.

Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan elpiji, sementara kuota yang ada masih untuk 11 kecamatan. Hal ini juga memicu kenaikan harga di lapangan.

Di wilayah pelosok, harga elpiji 3 kilogram bahkan bisa mencapai Rp100 ribu per tabung. Sementara di wilayah Kota Sampit, harga di tingkat pengecer berkisar antara Rp35 ribu hingga Rp40 ribu, bahkan saat stok mulai menipis pedagang menembak harga tidak masuk akal hingga Rp50 ribu.

Hendra menilai, elpiji 3 kilogram memiliki peran penting tidak hanya bagi kebutuhan rumah tangga. Tetapi juga untuk mendukung aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Gas elpiji ini sangat membantu UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Dampaknya juga positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina agar program konversi bisa segera dituntaskan di seluruh wilayah Kotim.

"Kami berharap ada perhatian serius, terutama untuk enam kecamatan yang belum terjangkau program ini, agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji dengan mudah dan harga yang terjangkau sesuai HET," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)