BORNEONEWS, Sampit – Kekeringan yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur berpotensi menimbulkan dampak luas mulai dari kesulitan air bersih hingga gangguan produktivitas pertanian yang mengancam ketahanan pangan daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam K. Anwar, menegaskan bahwa kesulitan memperoleh air bersih menjadi masalah utama yang harus segera diantisipasi, khususnya di wilayah selatan. Ia menyoroti risiko intrusi air laut yang menyebabkan air baku menjadi payau sehingga berdampak pada pasokan air bersih.
“Kekeringan kerap memicu kesulitan air bersih di wilayah selatan. Apalagi jika sumber air baku menjadi payau akibat intrusi air laut, dikhawatirkan pasokan air bersih ke wilayah selatan terganggu,” ungkap Multazam, Selasa, 14 April 2026.
Ia mengingatkan bahwa antisipasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak sampai mengalami kekurangan air bersih. Jika perlu, pasokan air harus dilakukan dari Sampit untuk memenuhi kebutuhan warga.
Selain wilayah selatan, menurutnya risiko kesulitan air bersih juga mungkin meluas ke wilayah utara akibat kondisi sungai yang dangkal dan keruh. Kekeringan terdahulu bahkan telah menyebabkan intrusi air laut sampai ke perairan Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berdekatan dengan pusat kota Sampit.
“Masyarakat tidak dapat mengandalkan air hujan yang mereka tampung karena jika kemarau cukup lama, kapasitas tandon air rata-rata sebanyak 1.100 liter hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 10 hari,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas beban ekonomi warga jika harus membeli air dengan harga mahal. Ia menyebut jika warga harus membeli air misalnya Rp50 ribu per hari, tentu itu akan membebani masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu hal. Ini harus diantisipasi bersama.
Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian juga menjadi perhatian serius BPBD Kotim. Sinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diperkuat sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi kerusakan hasil panen dan krisis ketahanan pangan.
“Informasi dari lapangan menunjukkan belum semua saluran irigasi di lahan pertanian menjalankan fungsi maksimal. Ini berpotensi menjadi kendala pengendalian pengairan saat musim kemarau. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi ini, " imbuhnya. (DEVIANA/j)
