BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mencatat penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik dari pelanggan PT PLN (Persero) mencapai Rp7.021.505.250 sepanjang tahun 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barito Timur, Suma Wara Maharati, menyatakan seluruh penerimaan pajak listrik tersebut disalurkan langsung oleh PLN UID Kalselteng ke Rekening Umum Daerah secara non-tunai melalui sistem terintegrasi dari pusat.
“Seluruh pembayaran pajak oleh pelanggan PLN diproses melalui mekanisme yang ketat dan tersistem dari PLN pusat, kemudian langsung ditransfer ke rekening umum daerah. Jadi dipastikan satu sen pun tidak ada yang terlewat,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.
Suma menjelaskan, Bapenda menerima laporan pembayaran pajak dari PLN setiap bulan dan langsung melakukan rekonsiliasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan kesesuaian antara data laporan dan realisasi penerimaan di kas daerah.
Pemerintah daerah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan pajak listrik guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.
Selain itu, Pemkab Barito Timur mengarahkan pemanfaatan penerimaan pajak listrik untuk mendukung peningkatan layanan publik, khususnya penerangan jalan umum.
Mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 10 persen dari PBJT tenaga listrik untuk penyediaan penerangan jalan.
“Dalam setiap penyusunan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu mengarahkan agar anggaran dari PBJT tenaga listrik masuk dalam program teknis di dinas terkait, khususnya Dinas PUPR Perkim,” jelasnya.
Suma menambahkan, pemerintah daerah tetap mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat melalui mekanisme perubahan anggaran apabila terjadi penyesuaian dalam proses penganggaran.
“Pemkab Barito Timur bersama DPRD terus memperkuat pengawasan agar setiap rupiah dari pajak daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tandasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/y)
