BORNEONEWS, Palangka Raya – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Farid Zaky Yopiannor, menilai kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan langkah tepat sebagai fondasi awal penataan aktivitas pertambangan rakyat.
Ia menyebut pendekatan WPR lebih manusiawi dibandingkan tindakan represif seperti penggerebekan yang selama ini dinilai gagal dan justru memicu konflik sosial.
“Sebagai sebuah kebijakan, WPR sudah tepat sebagai fondasi awal, karena pendekatan represif semata terbukti gagal dan hanya memicu konflik sosial. WPR memanusiakan penambang lokal dan mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam sistem formal,” Farid Zaky Yopiannor di Palangka Raya, Rabu, 15 April 2026.
Namun dia menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi perizinan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diakses oleh masyarakat kecil, bukan hanya mereka yang memiliki modal besar.
Ia juga menjelaskan bahwa efektivitas WPR tidak bisa diukur dari satu aspek saja, melainkan harus menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Dengan catatan, birokrasi perizinan harus disederhanakan agar mudah diakses oleh rakyat kecil, bukan hanya mereka yang memiliki modal besar untuk mengurus dokumen,” tegasnya. (HERMAWAN DP/R)
