BORNEONEWS, Palangka Raya – Efektivitas kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dinilai tidak bisa diukur dari satu aspek, melainkan harus menggunakan pendekatan multidimensi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Farid Zaky Yopiannor, menyebut indikator tersebut mencakup keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Sebagai sebuah kebijakan, WPR sudah tepat sebagai fondasi awal, karena pendekatan represif semata terbukti gagal dan hanya memicu konflik sosial. WPR memanusiakan penambang lokal dan mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam sistem formal,” Farid Zaky Yopiannor di Palangka Raya, Rabu, 15 April 2026.
Ia menjelaskan efektivitas WPR juga dapat dilihat dari meningkatnya konversi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Selain itu, indikator lainnya adalah menurunnya dampak negatif terhadap lingkungan serta berkurangnya potensi konflik sosial di masyarakat.
“Dengan catatan, birokrasi perizinan harus disederhanakan agar mudah diakses oleh rakyat kecil, bukan hanya mereka yang memiliki modal besar untuk mengurus dokumen,” ujarnya. (HERMAWAN DP)
