BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pemerintah daerah meningkatkan validasi dan akurasi data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kobar Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Kobar, Muhammad Syamsuri, mengatakan perlambatan pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebutkan, berdasarkan data, jumlah penduduk Kobar pada 2025 tercatat sebanyak 297.240 jiwa.
“Jumlah tersebut hanya bertambah sekitar 3.000 jiwa dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 294.602 jiwa,” jelas Muhammad Syamsuri.
Muhammad Syamsuri menjelaskan, angka tersebut berbeda dengan tren pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 285.584 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 276.197 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9.000 jiwa per tahun.
“Artinya, terjadi perlambatan yang cukup signifikan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya,” jelas Muhammad Syamsuri.
Menurut Muhammad Syamsuri, kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, baik dari aspek kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap dinamika kependudukan di daerah tersebut.
“Evaluasi ini penting agar kita memiliki gambaran yang jelas terkait penyebab perlambatan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” jelas Muhammad Syamsuri.
Selain itu, menurut Muhammad Syamsuri pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan validasi dan integrasi data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang valid menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif,” jelas Muhammad Syamsuri.
Muhammad Syamsuri mengatakan, DPRD Kobar mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Hal ini dinilai penting untuk menekan potensi migrasi penduduk usia produktif ke luar daerah.
“Kami juga menilai peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya program kesehatan ibu dan anak, perlu diperkuat guna menekan angka kematian dan menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk di Kobar,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/H)
