BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pengembangan destinasi wisata baru Pulau Hanibung jangan hanya menjadi proyek yang asal jalan.
"Kami perlu tahu lebih mendalam harapan dari pemerintah daerah terkait dengan pengembangan wisata Pulau Hanibung karena ujung-ujungnya masalah anggaran. Jangan sampai kita hanya menciptakan tempat wisata baru, tapi tidak punya sumber daya untuk merawat," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto, Kamis, 16 April 2026.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pembahasan spesifik terkait pengembangan Pulau Hanibung belum pernah dibahas secara spesifik di Komisi III DPRD Kotim. Wacana tersebut pernah diutarakan pemerintah daerah sejak kepemimpinan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebelumnya, Wim RK Benung.
Menurut Dadang, pada masa itu sempat ada rencana untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD terkait kebutuhan destinasi wisata baru di Sampit, salah satunya Pulau Hanibung. Namun, rencana pembahasan mendalam tersebut tidak sempat terealisasi.
"Sehingga dalam konteks ini kami berharap antara eksekutif dan legislatif memiliki kesamaan pandangan. Kalau ingin menciptakan destinasi wisata yang pada akhirnya membuka lapangan kerja, maka DPRD harus dilibatkan sejak awal untuk membangun kesepahaman," ujarnya.
Ia menekankan, DPRD tidak ingin hanya sekadar menyetujui program tanpa memahami secara rinci tujuan, kebutuhan anggaran, hingga dampak jangka panjangnya. Menurutnya, kejelasan arah pengembangan sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
"Kita perlu dengar dulu arahnya seperti apa, perlu anggaran berapa, dan goal-nya apa. DPRD tidak boleh serta-merta hanya setuju tanpa memahami substansi yang disepakati," tegasnya.
Dadang juga mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti pengelolaan kawasan Terowongan Nur Mentaya.
"Contohnya Terowongan Nur Mentaya diawali dengan tempat wisata yang bisa dikunjungi. Tapi ada efek-efek turunan negatif antara lain kalau siang terkesan kumuh dan segala macam. Ini yang perlu-perlu diperhitungkan oleh pemerintah daerah,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
