BORNEONEWS, Palangka Raya - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Kalimantan Tengah terus menunjukkan progres sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pemerataan akses dan optimalisasi penyaluran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok, Bambang Sri Prastyono dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026.
Bambang mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Tengah hingga 6 April 2026 telah mencapai sekitar Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target sebesar Rp3,18 triliun.
"Sementara itu, jumlah debitur tercatat sebanyak 10.502 orang atau sekitar 37,77 persen dari target yang telah ditetapkan," katanya dalam rilis OJK Kalteng pada Kamis, 16 April 2026.
Dari sisi komposisi, penyaluran KUR masih didominasi oleh skema mikro dengan plafon Rp10 juta hingga Rp100 juta.
"Porsi ini mencapai 70,43 persen dari total penyaluran, yang menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil," tambah Bambang.
Meski menunjukkan capaian positif, Bambang menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyaluran KUR. Di antaranya adalah realisasi yang belum optimal dibandingkan target, distribusi penyaluran yang belum merata antar wilayah dan sektor usaha, serta ketergantungan yang cukup tinggi pada penyalur tertentu.
Selain itu, keterbatasan kualitas dan kesiapan data debitur dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) juga menjadi kendala dalam mempercepat penyaluran. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya identifikasi calon debitur potensial di berbagai daerah.
Untuk itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TPAKD, dan lembaga keuangan. Upaya yang didorong meliputi optimalisasi pemanfaatan SIKP, percepatan penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur guna memperluas jangkauan pembiayaan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang membahas program kerja prioritas TPAKD Tahun 2026. Diskusi tersebut juga menyoroti penguatan akses pembiayaan UMKM serta strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, sebagai langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (TESTI PRISCILLA/y)
