BORNEONEWS, Palangka Raya - Implementasi program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+ di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi kuat lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam kegiatan konsultasi publik dan finalisasi dokumen arsitektur REDD+ di Sumut.
Forum tersebut menjadi wadah diskusi antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga pihak swasta dalam menyatukan langkah pengendalian deforestasi. Sinergi dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.
Prof Rahmawaty dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif harus diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
"Keterlibatan semua pihak akan memperkaya perspektif sekaligus memperkuat komitmen bersama," tutur Prof Rahmawaty kepada Borneonews pada Jumat, 17 April 2026.
Menurutnya, REDD+ bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan agenda bersama yang memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan.
“Keberhasilan REDD+ sangat bergantung pada kolaborasi. Tanpa itu, implementasi di lapangan akan sulit mencapai hasil optimal,” katanya lagi.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan daerah perlu dilakukan agar mampu mengelola program REDD+ secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.
Akhirnya kegiatan ini ditutup oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri W Marpaung.(TESTI PRISCILLA)
