BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berpesan kepada praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 untuk terus mengembangkan kompetensi digital.
Rini mengatakan praja IPDN merupakan calon aparatur sipil negara (ASN) yang akan ditempatkan di berbagai daerah, sehingga dituntut mampu mengenali potensi teknologi digital dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digital, kemampuan memahami warga, serta kematangan dalam memimpin berbasis data,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pesan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada Praja Utama Tahun 2026 di Kampus IPDN, Sumedang.
Ia menyebutkan lima kompetensi digital yang perlu dikembangkan praja. Pertama, kemampuan mengenali potensi digital, yakni melihat peluang pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki layanan publik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi di instansi tempat bertugas.
Kedua, memahami karakteristik masyarakat sebagai pengguna layanan publik, sehingga kebutuhan warga menjadi dasar dalam perancangan layanan.
Ketiga, kemampuan berkolaborasi secara iteratif, yakni terbuka bekerja lintas sektor serta siap menyempurnakan layanan berdasarkan masukan berbagai pihak.
Keempat, menjadi ASN yang dapat dipercaya (trustworthy) dengan menjunjung etika data, menjaga privasi warga, serta memperhatikan aspek keamanan siber.
Kelima, kemampuan memimpin dengan berbasis data, yakni mengambil keputusan berdasarkan bukti dan analisis, bukan sekadar intuisi.
Rini menilai purnapraja IPDN memiliki kekuatan khas, seperti karakter kepemimpinan, disiplin, pemahaman administrasi pemerintahan, wawasan daerah, jaringan alumni, serta kurikulum yang dekat dengan kondisi lapangan.
Namun demikian, ia menekankan masih terdapat ruang yang perlu diperkuat, terutama dalam penguasaan data dan literasi digital.
“Kompetensi digital dan penguasaan data belum merata. Penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan keamanan siber masih perlu ditingkatkan, sementara percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi tidak bisa ditunda,” ujarnya.
ANTARA
