PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memaparkan visi besar mengenai kemandirian fiskal daerah melalui pengenalan berbagai skema pembiayaan baru.

Strategi dirancang agar pembangunan di Kota Palangka Raya tetap berjalan akseleratif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

"Skema pembiayaan kreatif menjadi instrumen vital dalam menghadapi keterbatasan APBD karena efisiensi anggaran sekarang ini," katanya, Sabtu, 18 April 2026.

Salah satu terobosan yang disiapkan adalah optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penerapan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai jalan keluar pembiayaan infrastruktur publik.

Menurutnya, kemandirian daerah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu mengelola potensi lokal secara cerdas.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) terus dipacu agar menjadi sumber pendapatan yang lebih produktif bagi kas daerah.

Selain penguatan aset, transparansi melalui sistem digital menjadi fondasi utama dalam mendukung skema pembiayaan ini.

Penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) memastikan setiap proses keuangan berjalan secara akuntabel dan meminimalisir risiko administratif.

Visi kemandirian ini juga didukung oleh capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang stabil.

Bagi Fairid, kepercayaan publik dan kementerian terhadap kredibilitas keuangan daerah adalah modal utama untuk menarik investasi serta menjalankan program-program inovatif berbasis Entrepreneur Government. (HENDRI/y)