PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir menunjukkan fenomena yang kontras dan anomali serta memicu tanda tanya di tengah masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, tampak panjang di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah kota.

Para pengendara harus rela menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan BBM dengan harga resmi, yang sering kali habis dalam waktu singkat.

Anehnya, di saat stok di SPBU terlihat kritis dan sulit didapat, pemandangan berbeda justru terlihat di tingkat pengecer atau warung-warung pinggir jalan.

Di berbagai sudut kota, bahan bakar jenis Pertalite maupun Pertamax justru tersedia melimpah dalam kemasan botol eceran maupun dalam jeriken.

Ketersediaan yang kontras ini memicu spekulasi di kalangan warga mengenai adanya ketidakberesan dalam rantai distribusi dari titik pompa hingga ke tangan konsumen akhir.

Kesenjangan harga yang cukup signifikan antara SPBU dan pengecer menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.

Di tingkat eceran, harga per liter bisa melonjak beberapa ribu rupiah lebih mahal dibandingkan harga resmi pemerintah.

Namun, karena enggan terjebak dalam antrean yang memakan waktu dan energi, banyak warga yang akhirnya terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM di warung-warung demi kelancaran mobilitas.

Fenomena ini juga menimbulkan kecurigaan mengenai adanya praktik pelangsiran yang sistematis.

Antrean panjang di SPBU diduga tidak hanya diisi oleh pengguna kendaraan pribadi yang membutuhkan bahan bakar untuk keperluan harian, tetapi juga oleh oknum yang sengaja melakukan pengisian berulang kali demi keuntungan pribadi.

Praktik ini disinyalir menjadi penyebab utama stok di tangki pendam SPBU cepat terkuras, sementara stok di kios-kios eceran tetap stabil dan terjaga.

Masyarakat mulai menyuarakan kegelisahan mereka dan berharap adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang serta Pertamina.

"Tanpa adanya tindakan tegas, siklus antrean panjang ini dikhawatirkan akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan," kata Tuah, seorang pengendara roda empat yang antre di SPBU Jalan Yos Sudarso, Sabtu, 18 April 2026.

Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan Satgas dan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kelangkaan yang dianggap tidak wajar ini.

Transparansi mengenai kuota harian dan jalur distribusi sangat dinantikan agar distribusi BBM tepat sasaran.

Jika rantai distribusi ini tidak segera dibenahi, stabilitas ekonomi lokal bisa terganggu mengingat bahan bakar merupakan komponen vital dalam perputaran ekonomi dan transportasi. (HENDRI/H)