BORNEONEWS, Sampit – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Kalimantan Tengah mulai 18 April 2026 diperkirakan berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk potensi kenaikan harga barang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
“Dampak kenaikan BBM ini pasti berpengaruh ke semua sektor, mulai dari transportasi, usaha, pertanian dan lain sebagainya," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, Sabtu, 18 April 2026.
Berdasarkan pengumuman PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Tengah, harga BBM non-subsidi mengalami lonjakan signifikan. Pertamax Turbo naik dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter, Pertamina Dex dari Rp14.800 menjadi Rp24.450, serta Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.
Kenaikan tersebut diprediksi akan memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya di pasaran.
Menurut Umar, harga barang di daerah sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi. Terutama untuk komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Dengan naiknya biaya angkut dan operasional, harga jual barang di tingkat konsumen otomatis ikut terdorong naik.
"Barang-barang yang masuk dari luar daerah tentu akan mengalami kenaikan harga karena biaya transportasi dan operasional meningkat," tambahnya.
Meski demikian, pihaknya berharap kenaikan harga tidak terjadi secara signifikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ia juga menyinggung faktor global, seperti kondisi geopolitik yang turut memengaruhi harga BBM. Jika situasi membaik, diharapkan harga BBM bisa kembali turun.
"Kita berharap kondisi global segera membaik, sehingga harga BBM bisa kembali stabil dan tidak terlalu membebani masyarakat," ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan harga di lapangan serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
"Yang terpenting, meskipun ada kenaikan harga, ketersediaan barang harus tetap terjaga agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
