BORNEONEWS, Palangka Raya - Isu pesisir kembali mengemuka dalam gelaran International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026 atau 1st CoESDev yang menyoroti urgensi kolaborasi global dalam menghadapi krisis iklim di wilayah pantai.
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Prof Rahmawaty yang hadir mewakili undangan Kaprodi S2S3 PSL, USU menegaskan bahwa masa depan manusia sangat ditentukan oleh kondisi ekosistem pesisir. Menurutnya, kawasan ini tidak hanya menjadi sumber pangan dan ekonomi, tetapi juga benteng alami melalui keberadaan mangrove dan terumbu karang.
Namun demikian, pesisir juga menjadi wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ia menyebut ancaman seperti abrasi, banjir rob, hingga intrusi air laut kian nyata dan membutuhkan respons bersama lintas negara.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Arus laut tidak mengenal batas negara, begitu juga pencemaran yang tidak berhenti pada garis administrasi,” ujarnya kepada Borneonews pada Sabtu, 18 April 2026 seraya menekankan pentingnya forum internasional sebagai ruang bertemunya ilmu pengetahuan, kebijakan, teknologi, dan pendanaan.
Dalam forum tersebut, lanjutnya, berbagai agenda strategis didorong, mulai dari integrasi riset land use land cover dan ecosystem services index dengan kebijakan tata ruang, hingga berbagi praktik nature-based solutions antarnegara. Selain itu, penyelarasan aksi lokal dengan target global seperti SDG 14 dan SDG 11 juga menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri W Marpaung, mengajak seluruh pihak menjadikan konferensi ini sebagai katalisator aksi nyata.
Ia menegaskan, konferensi tidak boleh berhenti pada diskusi semata, melainkan harus menghasilkan implementasi konkret yang berdampak bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan generasi mendatang.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia sebagai penyelenggara, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI atas dukungannya dalam mendorong pengelolaan kelautan berkelanjutan.
Dengan mengusung semangat “Satu Kolaborasi Sejuta Energi”, konferensi tersebut secara resmi dibuka sebagai upaya memperkuat sinergi global dalam menjaga pesisir—sebagai beranda depan krisis iklim sekaligus pusat ekonomi biru.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia dengan Direktur Eksekutifnya Dr Melinda Suryani Harefa berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan universitas seperti Universitas Negeri Medan, USU, Hiroshima University University of Malaya.
Para narasumber dalam kegiatan ini antara lain Kartika Listriana selaku Direktur Jenderal Perencanaan Tata Ruang Laut Kementerian Perikanan dan Kelautan, kemudian ada Guru Besar Ilmu Tanah dan Evaluasi Lahan, Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Zulkifli Nasution, Dosen Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan dan Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Indonesia (YAKOPI), Dr Meilinda Suriani Harefa, Guru Besar Sekolah Pascasarjana Ilmu Terpadu Untuk Kehidupan, Universitas Hiroshima, Jepang, Prof. Kazuhiko Koike, Guru Besar Geografi Dan Ilmu Geospasial, Universitas Malaya, Malaysia, Prof Rosmadi Bin Fauzi, Chief Executive Officer (CEO) Integrity Council For The Voluntary Carbon Market (ICVCM), Amy Merril, serta Business Development Director Climeco, Anna Stablum. (TESTI PRISCILLA/H)
